Perkuat Pemahaman Jajaran Sekretariat tentang Pengawasan PDPB, Bawaslu Rembang Gelar Sharing Knowledge
|
REMBANG – Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan pemahaman jajaran sekretariat terhadap pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), Bawaslu Kabupaten Rembang menggelar kegiatan Sharing Knowledge (Sekawan) dengan tema “Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)”. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bawaslu Kabupaten Rembang dan diikuti oleh jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rembang , Rabu (18/11).
Dalam sambutannya, Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang, M. Bayanul Lail, selaku Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, menyampaikan pentingnya seluruh jajaran sekretariat memahami teknis pengawasan PDPB. Menurutnya, pengawasan PDPB bukan hanya menjadi tanggung jawab personel yang secara khusus menangani pengawasan pemutakhiran data pemilih, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh jajaran.
“Seluruh jajaran sekretariat perlu memahami teknis pengawasan PDPB. Mengingat keterbatasan personel yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Rembang, maka seluruh jajaran sekretariat diharapkan dapat terlibat langsung dalam pelaksanaan pengawasan,” ungkap Bayanul Lail.
Pada sesi penyampaian materi, Moh. Fachrudin selaku Staf Penanggung Jawab (PIC) Pengawasan PDPB menjelaskan sejumlah hal mendasar yang perlu dipahami dalam pelaksanaan pengawasan, mulai dari prinsip pemutakhiran data pemilih, sasaran pemilih yang memenuhi syarat, hingga kriteria pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
Fachrudin menjelaskan bahwa pelaksanaan pemutakhiran data pemilih harus berpedoman pada tiga prinsip utama, yaitu prinsip komprehensif, prinsip akurat, dan prinsip mutakhir. Ketiga prinsip tersebut menjadi landasan penting untuk memastikan data pemilih tersusun secara menyeluruh, tepat, dan sesuai dengan kondisi kependudukan terkini.
Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa sasaran PDPB adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih, yakni telah berusia genap 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin, yang dibuktikan dengan KTP-el, Kartu Keluarga (KK), biodata penduduk, atau Identitas Kependudukan Digital (IKD). Selain itu, pemilih tidak sedang dicabut hak politiknya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Sementara itu, bagi warga negara Indonesia yang pindah ke luar dari domisilinya, pendataan dilakukan di tempat domisili terakhir sesuai dengan alamat yang tercantum dalam KTP-el, KK, biodata penduduk, IKD, dan/atau paspor.
Dalam pemaparannya, Fachrudin juga menguraikan sejumlah kriteria pemilih yang masuk kategori Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam PDPB. Kriteria tersebut meliputi pemilih yang meninggal dunia, pemilih ganda, belum genap berusia 17 tahun dan belum kawin atau menikah pada saat dilakukan PDPB, pindah domisili, menjadi prajurit TNI, menjadi anggota Polri, berstatus sebagai warga negara asing, serta pemilih yang telah dicabut hak politiknya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Melalui kegiatan Sharing Knowledge (Sekawan) ini, diharapkan seluruh jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rembang memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mekanisme dan teknis pengawasan PDPB. Dengan demikian, keterlibatan seluruh jajaran dapat memperkuat pelaksanaan pengawasan, khususnya dalam memastikan data pemilih tetap akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Upaya peningkatan kapasitas ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Bawaslu Kabupaten Rembang dalam mengawal hak pilih warga negara serta mewujudkan data pemilih yang berkualitas sebagai salah satu fondasi penting dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis.
Penulis : Ian
Foto : Evelin
Editor : Hanif