Bawaslu Launching Posko Aduan Masyarakat, Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)

REMBANG – Sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu Kabupaten Rembang meluncurkan Posko Aduan Masyarakat pada pengawasan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), Jumat (13/11). 

Peluncuran posko tersebut dilakukan melalui media sosial sebagai sarana untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan laporan maupun informasi terkait persoalan data pemilih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang, Totok Suparyanto, dalam penyampaiannya menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawal proses pemutakhiran data pemilih. Menurutnya, pengawasan PDPB tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara Pemilu, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat agar data pemilih tetap akurat dan mutakhir.

“Partisipasi masyarakat sangat penting dalam pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Melalui Posko Aduan Masyarakat ini, kami mengajak seluruh masyarakat untuk turut serta memberikan informasi maupun melaporkan apabila menemukan ketidaksesuaian data pemilih di lingkungan masing-masing,” ujar Totok Suparyanto.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang, M. Bayanul Lail, selaku Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, menjelaskan bahwa Posko Aduan Masyarakat memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi mengenai pemilih yang harus dikeluarkan maupun dimasukkan dalam daftar Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

“Adapun kriteria pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk dipertahankan dalam data pemilih meliputi pemilih yang telah meninggal dunia, pemilih ganda, belum berusia 17 tahun dan belum menikah, pindah domisili, menjadi prajurit TNI atau anggota Polri, warga negara asing, serta pemilih yang hak politiknya telah dicabut berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” jelas Bayanul Lail.

Lebih lanjut, ia juga menerangkan bahwa terdapat sejumlah kriteria pemilih baru yang perlu diperhatikan dalam proses pemutakhiran data pemilih.

“Untuk pemilih baru, kriterianya antara lain masyarakat yang telah berusia 17 tahun pada saat pemutakhiran data dilakukan atau sudah maupun pernah menikah, warga yang beralih status dari prajurit TNI atau anggota Polri menjadi sipil, mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak politik, serta pemilih yang pindah masuk ke suatu wilayah,”ujarnya.

Ia juga menambahkan, bahwasannya jika terdapat ketidak sesuaian dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Masyarakat dapat melaporkan melalui link https://bit.ly/poskoaduanpdpbbawaslurembangatau datang langsung ke kantor Bawaslu Kabupaten Rembang yang beralamatkan di Jl. Gatot Subroto No. 7, Kutoharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

Melalui peluncuran posko aduan ini, Bawaslu Kabupaten Rembang berharap masyarakat dapat memanfaatkan layanan tersebut untuk menyampaikan informasi dan laporan secara aktif apabila menemukan permasalahan terkait data pemilih. Setiap informasi yang disampaikan masyarakat diharapkan dapat menjadi bahan pengawasan dalam memastikan proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan berjalan sesuai ketentuan.

Bawaslu Kabupaten Rembang mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama mengawal pemutakhiran data pemilih. Sebab, data pemilih yang akurat dan mutakhir merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas, transparan, dan berintegritas.