Demokrasi Bukan Sekadar Meraih Kekuasaan, Bawaslu Rembang Ajak Partai Politik Kedepankan Etika
|
Rembang – Demokrasi tidak hanya berbicara tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam kontestasi politik. Lebih dari itu, demokrasi merupakan proses yang menuntut kejujuran, tanggung jawab, serta komitmen untuk menjaga nilai-nilai moral dalam setiap langkah politik. Sebab, kualitas demokrasi tidak semata-mata ditentukan oleh hasil pemilu, tetapi juga oleh bagaimana proses menuju kekuasaan dijalankan.
Pesan tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan yang disampaikan Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang, Muhammad Bayanul Lail dalam kegiatan Literasi Politik dan Penguatan Demokrasi yang diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Rembang, Rabu (18/11), di Aston Hotel Rembang.
Di hadapan perwakilan 10 partai politik, yakni PKB, PPP, NasDem, PDI Perjuangan, Demokrat, PSI, Perindo, Ummat, Kedaulatan Rakyat, dan Gema Bangsa, Bayanul mengajak seluruh peserta untuk melihat kembali pentingnya etika politik sebagai fondasi dalam membangun demokrasi yang berintegritas.
Sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang yang mengampu Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas, ia menegaskan bahwa etika politik harus menjadi kompas moral bagi setiap aktor politik, baik dalam memperoleh kekuasaan maupun ketika menjalankan amanah kekuasaan tersebut.
“Politik bukan tentang bagaimana seseorang dapat meraih kekuasaan dengan segala cara. Ada nilai moral dan aturan yang harus dijunjung tinggi. Etika politik memastikan bahwa kompetisi berjalan secara bermartabat, bukan menjadi ruang untuk menghalalkan segala cara demi sebuah kemenangan,” ungkap Bayan.
Menurutnya, demokrasi yang sehat membutuhkan kepercayaan masyarakat. Kepercayaan tersebut tidak hadir dengan sendirinya, melainkan dibangun melalui perilaku politik yang jujur, konsisten, dan bertanggung jawab. Ketika praktik politik menyimpang dari nilai-nilai etika, kepercayaan publik terhadap partai politik maupun proses demokrasi dapat mengalami penurunan.
Dalam sistem demokrasi, partai politik memiliki posisi strategis. Partai politik bukan sekadar kendaraan untuk mengikuti kontestasi pemilu, melainkan juga institusi yang bertanggung jawab membentuk kualitas kepemimpinan dan pendidikan politik masyarakat.
Bayan menyampaikan bahwa tanggung jawab tersebut dapat diwujudkan melalui proses rekrutmen politik yang bersih dan berbasis kapasitas. Partai politik diharapkan mengedepankan transparansi dalam proses pencalonan, serta memastikan kader dan calon yang diusung memiliki integritas dan rekam jejak yang baik.
Selain itu, pendidikan politik juga harus menjadi perhatian. Masyarakat perlu didorong untuk menjadi pemilih yang cerdas, kritis, dan rasional, bukan pemilih yang mudah dipengaruhi oleh iming-iming materi maupun informasi yang menyesatkan.
“Partai politik harus hadir memberikan pendidikan politik yang mencerahkan masyarakat. Pemilih perlu diajak untuk melihat gagasan, rekam jejak, dan program kerja calon, bukan justru dibiasakan dengan praktik politik transaksional. Kampanye seharusnya menjadi ruang adu gagasan, bukan tempat menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, maupun politik identitas,” jelasnya.
Tidak kalah penting, pengelolaan keuangan kampanye juga harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Kepatuhan terhadap ketentuan pelaporan dana kampanye serta penolakan terhadap sumber dana ilegal merupakan bagian dari tanggung jawab partai politik dalam menjaga integritas proses demokrasi.
Dari perspektif pengawasan pemilu, terdapat sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian bersama. Praktik politik uang, politisasi SARA, ujaran kebencian, pelanggaran netralitas aparatur negara, hingga penyebaran disinformasi merupakan ancaman yang dapat merusak kualitas demokrasi.
Politik uang menjadi salah satu persoalan serius karena menempatkan suara rakyat seolah-olah sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan. Padahal, suara pemilih merupakan wujud kedaulatan rakyat yang harus dihormati dan dilindungi.
Bayan mengingatkan bahwa pencegahan pelanggaran tidak cukup hanya mengandalkan kerja pengawasan Bawaslu. Dibutuhkan kesadaran dan komitmen dari seluruh pihak, terutama partai politik, untuk tidak terlibat maupun memberikan ruang bagi praktik-praktik yang mencederai demokrasi.
“Pengawasan pemilu bukan hanya tanggung jawab Bawaslu. Partai politik juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh aktivitas politik berjalan sesuai ketentuan. Karena itu, kami mengajak seluruh partai politik untuk kooperatif dan bersama-sama mencegah potensi pelanggaran sejak dini,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh peserta kegiatan untuk menjadikan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil) sebagai pedoman dalam membangun kehidupan demokrasi.
Kegiatan literasi politik yang diikuti perwakilan 10 partai politik tersebut menjadi ruang untuk memperkuat pemahaman dan kesadaran bersama bahwa demokrasi membutuhkan lebih dari sekadar kompetisi elektoral. Demokrasi membutuhkan aktor politik yang berintegritas, pemilih yang cerdas, serta budaya politik yang menjunjung tinggi nilai kejujuran.
Menutup penyampaiannya, Ia mengajak seluruh perwakilan partai politik untuk membangun komitmen bersama menolak praktik politik uang dalam pemilu dan pemilihan mendatang.
“Jangan sampai keinginan untuk meraih kemenangan justru mengorbankan nilai-nilai demokrasi. Mari kita bangun komitmen bersama untuk menolak politik uang. Kemenangan yang sesungguhnya bukan hanya tentang memperoleh suara terbanyak, tetapi juga tentang bagaimana kemenangan itu diraih dengan cara yang jujur, adil, dan bermartabat,” pungkasnya.
Bagi Bawaslu, mewujudkan demokrasi berintegritas merupakan tanggung jawab bersama. Sebab, demokrasi yang berkualitas tidak hanya lahir dari penyelenggaraan pemilu yang baik, tetapi juga dari kesadaran setiap aktor politik untuk menempatkan etika, kejujuran, dan kepentingan rakyat di atas kepentingan kekuasaan.
Penulis dan Foto : Dynn
Editor : Hanif