PERKUAT SINERGI DAN KOLABORASI LEMBAGA INSTANSI, BAWASLU ADAKAN RAPAT FASILITASI

Rembang,– Angin pesisir berhembus menembus ruang hotel Pollos membawa kehangatan di pagi itu. Sekelompok orang terlihat sibuk menyiapkan sebuah kegiatan. Mereka adalah staf Bawaslu Kabupaten Rembang yang akan menggelar Rapat Fasilitasi Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan Bawalu Kabupaten Rembang dengan Mitra Kerja, pada Senin, (15/9/2025).

Kegiatan pada hari ini mengundang narasumber dari berbagai lapisan. Mulai dari lembaga legislatif sampai penyelenggara Pemilu. Dari anggota Komisi II DPR RI yaitu Arif Wibowo, S.H., M.H., sedangkan dari penyelenggara Pemilu yaitu KPU Provinsi Jawa Tengah dihadiri oleh Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Paulus Widiyantoro dan satu lagi narasumber yaitu dari pegiat pemilu M. Sirotudin. Peserta berjumlah 50 orang terdiri dari Wakil Bupati, Ketua DPRD, Bakesbangpol,  KPU, akademisi, media, ormas, mahasiswa, dan pemantau pemilu.

Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang, Totok Suparyanto dalam sambutannya menjelaskan tujuan dari kegiatan ini. “Kegiatan ini bertujuan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan,  menyerap aspirasi penguatan pengawasan pemilu dari peserta, serta proyeksi kebijakan penguatan demokrasi dan penyelenggaraan pemilu masa depan.

Lebih lanjut pria yang akrab dipanggil Totok itu menjelaskan tujuan menghadirkan Komisi II DPR RI agar semua pihak “marem” atau puas karena langsung mendengarkan dari pembentuk undang-undang.

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Amin, dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi seluruh pihak dalam memperkuat demokrasi. Ia menyebut, meskipun indeks demokrasi nasional sempat mengalami penurunan, optimisme harus tetap dijaga agar pemilu mendatang berjalan lebih baik. “Bawaslu harus terbuka terhadap kritik dan masukan agar penyelenggaraan pemilu semakin berkualitas,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Rembang H. Mohammad Hanies Cholil Barro’ mengapresiasi atas inisiatif Bawaslu mengadakan kegiatan ini. Ia menilai, penguatan kelembagaan pengawasan pemilu merupakan langkah strategis menjaga kualitas demokrasi di tingkat daerah. “Pemilu adalah instrumen penting untuk menjaga demokrasi. Kami dari pemerintah daerah siap bersinergi mendukung kelancaran pengawasan,” tegasnya. “Ibarat mesin harus selalu dirawat dan dipanasi,” lanjutnya.

Narasumber dari Komisi II DPR RI menyampaikan bahwa sampai hari ini belum ada keputusan dan pernyataan resmi dari pemerintah dan DPR bahwa telah dilakukan revisi UU pemilu. “Agenda pembahasan sudah direncanakan namun masih menunggu realisasinya karena butuh kajian mendalam dan masukan dari para pihak,” kata Arif Wibowo.

Dalam sesi materi, M. Sirotudin memaparkan dinamika pengawasan pemilu, termasuk strategi pencegahan pelanggaran melalui koordinasi dengan instansi daerah dan peningkatan partisipasi masyarakat.

“Penguatan kelembagaan pengawas pemilu adalah kunci untuk menjaga integritas demokrasi. Tantangan pengawasan semakin kompleks, mulai dari potensi politik uang hingga penyebaran disinformasi di media sosial. Karena itu, penting bagi Bawaslu di semua tingkatan untuk terus memetakan potensi pelanggaran, memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan penyelenggara teknis, serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Semangat kebersamaan antar-pengawas dan integritas pribadi harus menjadi fondasi dalam setiap langkah kita.” ungkapnya.

Sementara Paulus Widiyantoro menyampaikan data rekap pemilih tetap (DPT) Pemilu dan Pemilihan 2024 di Jawa Tengah serta pentingnya kolaborasi antara KPU dan Bawaslu dalam setiap tahapan. “KPU dan Bawaslu itu satu rumah beda kamar,” kata Paulus.

“Pemilu dan pemilihan adalah instrumen utama demokrasi yang menuntut kerja kolaboratif antara KPU dan Bawaslu. Data pemilih yang besar, seperti yang kita hadapi pada Pemilu dan Pemilihan 2024 di Jawa Tengah, menuntut akurasi dan pengawasan yang cermat pada setiap tahapan. Bawaslu dan KPU harus saling memperkuat, memastikan setiap proses berjalan transparan dan akuntabel. Dengan sinergi dan dukungan seluruh pihak, kita optimistis demokrasi ke depan akan semakin matang dan berkualitas.” ujarnya.

Tak kalah menarik dalam sesi diskusi dan tanya jawab muncul beberapa masukan dari peserta seperti 1) UU agar mengamanahkan pengawas pemilu mengawasi Pilkades; 2) Calon Kepala Daerah dipilih secara demokratis mestinya dimaknai yang memilih langsung rakyat, bukan wakil rakyat; 3) Pilkada melalui DPRD berpotensi praktek politik uang dan mahar politik terjadi di level pejabat; dan 4) Perlunya penambahan jumlah personil pengawas pemilu di setiap tingkatan.