Pendidikan Politik Butuh Totalitas

Dengan diselenggarakannya Pilkada langsung, diharapkan mendapatkan figur kepala daerah yang aspiratif , kompeten, dan mempunyai legitimasi kuat di tengah masyarakat. Selain itu, kepala daerah terpilih sangat diharapkan lebih berorientasi kepada rakyat dari pada segelintir orang elit. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan yang ditelurkan benar-benar pro rakyat. Bahkan, akan ada perimbangan kekuatan di daerah antara eksekutif dan legeslatif. Akan tetapi harapan itu akan tenggelam bila dalam mengikuti proses perhalatan Pilkada dilakukan penuh kecurangan dan keculasan. Isu politik uang yang yang terjadi dalam perhelatan Pilkada justru akan menjadikan cita-cita demokrasi menjadi semu, karena hanya sebatas formalitas. Jika ini benar demikian, maka kemungkinan yang terjadi bukan perimbangan kekuatan, akan tetapi cenderung terjebak terjadinya transaksi kekuasaan di kemudian hari. Oleh karena itu, pelaku politik lebih yang memilih sensasi ketimbang solusi dan lebih pintar menggali kekurangan lawan ketimbang kekurangan sendiri perlu perlu dihindari. Sebab, bila demokrasi hanya sebatas formalitas, cita-cita demokrasi hanyalah sekedar mimpi. Untuk mewujudkan demokrasi yang benar-benar substansial, butuh pendidikan politik untuk semua kalangan secara total. Perlu kolaborasi baik pemerintah, masyarakat, partai politik, akademisi, dan elemen-eleman lain untuk menggaungkan pendidikan politik secara menyeluruh. Sebab, pemberian pemahaman tentang wawasan kebangsaan perlu dikenalkan sejak dini. Dengan pemberian pendidikan politik secara komprehensif, harapannya cita-cita demokrasi melalui sistem pemilu bisa benar-benar terwujud. Rinduwan *Penulis Ketua Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang