Menjaga Marwah Demokrasi : Konsolidasi Bawaslu dan IKADIN Lawan Politik Uang

Rembang - Terik matahari menggantung tepat di atas langit Rembang ketika sejumlah pengurus dan tamu undangan memasuki Kantor DPC Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Kabupaten Rembang, pada Rabu (18/2). Suasana siang itu terasa hangat, namun pembahasan yang berlangsung di dalam ruangan jauh lebih hangat dan penuh keseriusan.

Bawaslu Kabupaten Rembang menggelar kegiatan konsolidasi demokrasi bersama Ketua DPC IKADIN Rembang, Abdul Mun’im. Pertemuan tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan ruang dialog untuk memperkuat fondasi demokrasi yang bersih dan bermartabat.

Pengawasan Partisipatif Jadi Kunci

Dalam forum tersebut, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Rembang, Muhammad Bayanul Lail, menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam mengawal proses demokrasi.

“Pengawasan partisipatif menjadi salah satu kunci dalam menjaga kualitas demokrasi, khususnya di daerah seperti Rembang. Tidak cukup hanya mengandalkan lembaga resmi seperti Bawaslu. Keterlibatan aktif masyarakat justru menjadi fondasi utama agar demokrasi berjalan jujur, adil, dan bermartabat,” ujarnya.

Menurutnya, praktik politik uang masih menjadi tantangan terbesar dalam setiap kontestasi politik. Karena itu, Bawaslu terus mengedepankan langkah pencegahan.

“Pencegahan menjadi strategi utama. Politik uang bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga merusak kualitas demokrasi dan melahirkan kepemimpinan yang tidak berbasis kapasitas serta integritas,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa konsolidasi demokrasi tidak bisa berjalan optimal tanpa kolaborasi lintas elemen.

“Upaya ini harus dilakukan bersama. Oleh karena itu, kami menggandeng IKADIN Rembang sebagai mitra strategis untuk memperkuat fondasi demokrasi yang bersih dan adil, terutama menjelang dan selama tahapan pemilu maupun pemilihan kepala daerah,” katanya.

Demokrasi Harus Lahir dari Kesadaran

Di sisi lain, Abdul Mun’im menyoroti pentingnya dukungan masyarakat dalam setiap momentum politik lima tahunan.

“Setiap lima tahun sekali, masyarakat Rembang dihadapkan pada kontestasi politik. Itu adalah wujud nyata sistem demokrasi yang kita anut. Namun, demokrasi tidak cukup hanya hadir dan mencoblos,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa hak pilih harus digunakan secara sadar dan bertanggung jawab.

“Hak demokrasi seharusnya disampaikan bukan karena uang, bukan karena tekanan, dan bukan karena pengaruh-pengaruh tertentu. Demokrasi yang sehat lahir dari kesadaran, bukan dari transaksi atau intimidasi,” tegas Abdul Mun’im.

Politik Uang dan Tantangan Demokrasi

Pembahasan siang itu juga menyinggung praktik Money Politic yang dinilai masih menjadi ancaman serius.

“Money Politic sudah berlangsung bertahun-tahun dan harus mulai dikikis secara serius. Jika kepemimpinan ditentukan oleh siapa yang punya uang, maka itu adalah akar kerusakan demokrasi,” ungkapnya.

Ia mengingatkan bahwa praktik seperti politik uang, transaksi kepentingan, dan penyalahgunaan kekuasaan hanya akan melahirkan sistem yang rapuh.

“Dengan cara seperti itu, tidak akan lahir politisi yang baik. Demokrasi bisa menjadi kacau, bahkan hancur. Money Politic bisa menjadi penjajah dalam sistem demokrasi itu sendiri,” katanya.

Pendidikan Politik sebagai Jalan Keluar

Menurut Abdul Mun’im, solusi utama untuk memperbaiki kualitas demokrasi adalah memperkuat pendidikan politik.

“Pendidikan politik bukan sekadar kampanye atau sosialisasi. Ini adalah proses membangun pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, peran wakil rakyat, tanggung jawab moral pemimpin, serta konsekuensi dari pilihan politik,” jelasnya.

Ia pun menutup dengan ajakan reflektif di tengah suasana siang yang mulai meredup.

“Perubahan harus dimulai dari kesadaran individu sebagai pemilih, integritas calon pemimpin, komitmen partai politik, dan pengawasan masyarakat secara kolektif. Demokrasi yang bermartabat hanya bisa terwujud jika seluruh elemen masyarakat bersatu dalam komitmen yang sama,” pungkasnya.

Di bawah terik siang Rembang, konsolidasi itu menjadi penegas bahwa demokrasi bukan sekadar proses lima tahunan, melainkan tanggung jawab bersama yang harus dijaga setiap saat.