Menanam Benih Demokrasi dari Ruang Kelas

Rembang - Di tengah upaya memperkuat kualitas demokrasi, pendidikan politik bagi generasi muda menjadi langkah yang tak bisa ditunda. Kesadaran inilah yang mendorong Bawaslu Kabupaten Rembang menjalin kerja sama dengan SMK Avicenna Lasem melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU), di ruang rapat sekolah. Senin(7/4).
Kerja sama tersebut bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi komitmen bersama untuk menghadirkan pendidikan politik, literasi demokrasi, dan pengawasan partisipatif di lingkungan sekolah. Langkah ini sejalan dengan berbagai program Bawaslu di sejumlah daerah yang menyasar pemilih pemula melalui sekolah sebagai ruang strategis pendidikan demokrasi. 
Di ruang yang dipenuhi suasana hangat dan penuh semangat kolaborasi itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang, Totok Suparyanto, menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam politik dan kepemiluan harus dibangun sejak usia sekolah.
Menurutnya, sekolah memiliki peran penting sebagai tempat tumbuhnya kesadaran demokrasi. Siswa perlu memahami bahwa hak pilih bukan hanya formalitas, melainkan bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara.
“Sekolah harus menjadi ruang edukasi agar siswa memahami pentingnya hak pilih, proses pemilu dan pilkada, fungsi lembaga negara seperti KPU dan Bawaslu, serta nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam demokrasi,” ujarnya.
Lebih jauh, ia berharap para pelajar tidak lagi memandang politik sebagai sesuatu yang negatif. Politik, menurutnya, adalah sarana untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dan masa depan bangsa.
Harapan tersebut terasa relevan, terlebih para siswa SMK saat ini merupakan calon pemilih pemula yang dalam beberapa tahun ke depan akan menentukan arah demokrasi melalui suara mereka.
SMK Avicenna Lasem sendiri dikenal sebagai salah satu sekolah menengah kejuruan di wilayah Lasem, Rembang, yang berfokus pada pengembangan pendidikan kejuruan dan karakter siswa.

Sementara itu, anggota Bawaslu Kabupaten Rembang, Muhammad Bayanul Lail, menekankan bahwa pendidikan politik di sekolah memiliki peran strategis dalam membentuk generasi muda yang kritis.
Menurutnya, literasi demokrasi tidak hanya berbicara tentang pemilu, tetapi juga kemampuan siswa dalam menyaring informasi di era digital.
“Pendidikan politik di sekolah penting guna memperkuat literasi demokrasi, meningkatkan kesadaran pengawasan partisipatif, dan membentuk pemilih pemula yang mampu menolak hoaks, politik uang, serta berbagai bentuk pelanggaran pemilu,” jelasnya.
Pesan tersebut menjadi sangat penting di tengah derasnya arus informasi yang kerap bercampur dengan hoaks dan propaganda politik. Melalui kerja sama ini, siswa diharapkan mampu menjadi generasi yang tidak mudah terpengaruh, tetapi justru menjadi pelopor demokrasi sehat di lingkungan sekitarnya.
Lebih dari itu, penandatanganan MoU ini menjadi simbol bahwa pengawasan demokrasi bukan hanya tugas lembaga penyelenggara, tetapi juga tanggung jawab bersama, termasuk dunia pendidikan.
Dari ruang kelas, benih-benih demokrasi itu mulai ditanam agar kelak tumbuh menjadi generasi yang berani bersuara, berpikir kritis, dan menjaga integritas pemilu.