Dari Kampus ke Demokrasi, Menyemai Pengawas Partisipatif di STAI Al Anwar Sarang

Rembang – Di tengah dinamika demokrasi yang terus berkembang, langkah kecil dari ruang-ruang kampus kerap menjadi awal perubahan besar. Hal itulah yang tampak dalam penandatanganan nota kesepahaman antara Bawaslu Kabupaten Rembang dan STAI Al Anwar Sarang Rembang pada 4 Mei 2026.
Bertempat di lingkungan kampus yang kental dengan nuansa keilmuan dan keislaman, kerja sama ini bukan sekadar agenda formal. Ia membawa misi yang lebih luas: menanamkan kesadaran demokrasi yang kritis dan bertanggung jawab di kalangan generasi muda.
Hadir Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang, Totok Suparyanto Bersama Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang Divisi Pencegahan, Humas dan Parmas, Muhammad Bayanul Lail, Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, M. Khasanuddin, dan beberapa staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rembang, Ketua STAI Al Anwar Sarang, KH. Abdul Ghofur Maimoen Zubair, Wakil Ketua II Bidang Keuangan STAI Al Anwar Sarang, Ali Ja’far bersama civitas akademika.
Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang, Totok Suparyanto, melihat kampus sebagai ruang strategis untuk membangun partisipasi publik dalam pengawasan pemilu. Menurutnya, mahasiswa memiliki potensi besar sebagai agen perubahan.
“Kami ingin meningkatkan peran partisipatif masyarakat dalam memahami politik, regulasi, dan pengawasan kepemiluan. Mahasiswa adalah bagian penting dari pengawas partisipatif itu sendiri,” ujarnya.
Melalui kerja sama ini, Bawaslu tidak hanya hadir sebagai lembaga pengawas, tetapi juga sebagai mitra edukasi. Program seperti pendidikan pengawasan partisipatif hingga pengembangan “pojok pengawasan” dirancang untuk menghadirkan ruang belajar yang hidup tempat mahasiswa dapat berdiskusi, bertanya, dan mengasah nalar kritisnya terhadap isu-isu demokrasi.
Di sisi lain, pihak kampus menyambut hangat kolaborasi ini. Ketua STAI Al Anwar Sarang Rembang, KH. Abdul Ghofur Maimoen Zubair, menilai kerja sama ini sejalan dengan peran perguruan tinggi dalam membentuk karakter mahasiswa yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga matang secara sosial dan politik.
“Kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat peran perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan nilai-nilai demokrasi yang sehat dan berintegritas,” tuturnya.
Menurutnya, literasi demokrasi menjadi kebutuhan mendesak di tengah arus informasi yang begitu cepat. Mahasiswa dituntut tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga mampu menilai, menyikapi, dan bahkan mengawasi proses demokrasi secara aktif.
“Mahasiswa tidak cukup hanya menjadi pemilih yang cerdas, tetapi juga harus menjadi pengawas yang bertanggung jawab,” tegasnya.
Lebih jauh, kampus berkomitmen untuk tidak berhenti pada penandatanganan semata. Dukungan konkret akan diwujudkan melalui berbagai program lanjutan, termasuk menghadirkan ruang edukatif yang mendorong dialog terbuka dan pemikiran kritis.
“Kami siap mendukung penuh, termasuk pengembangan pojok pengawasan sebagai ruang edukatif dan diskusi kritis bagi civitas akademika,” imbuhnya.
Kerja sama ini juga membawa harapan lebih besar: lahirnya generasi muda yang memiliki kesadaran politik yang sehat tidak apatis, tidak mudah terprovokasi, dan mampu berkontribusi nyata dalam menjaga kualitas demokrasi.
Di tengah berbagai tantangan pemilu, dari disinformasi hingga rendahnya partisipasi, kehadiran mahasiswa sebagai pengawas partisipatif menjadi energi baru. Mereka bukan hanya penonton, tetapi bagian dari proses itu sendiri.
“Semoga kerja sama ini menjadi amal baik bersama dalam membangun generasi muda yang sadar demokrasi, berintegritas, dan siap mengawal proses pemilu yang jujur dan adil,” pungkas KH. Abdul Ghofur.
Dari Sarang, Rembang, langkah ini mungkin terlihat sederhana. Namun, jika dijaga dan dikembangkan, ini akan berpotensi menjadi model kolaborasi antara lembaga negara dan perguruan tinggi sebuah upaya nyata menyemai demokrasi dari akar rumput, dimulai dari kampus.