Tingkatkan Kepercayaan Publik, Bawaslu Gelar Rapat Evaluasi Kehumasan

Jakarta - "Secara kehumasan Bawaslu sudah baik, sesuai dengan survey Litbang Kompas  tingkat kepercayaan masyarakat kepada bawaslu sejumlah 74%, sedangkan terdapat 16% yang tidak percaya kepada Bawaslu dan 10% tidak tahu apa itu Bawaslu," Ujar Lolly Suhenti saat melakukan Pembukaan pada acara Rapat Evaluasi Nasional Kehumasan Bawaslu dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Persiapan Kehumasan pada Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 (30/6 - 2/7).

"Tugas kita saat ini agar membuat 16% masyarakat yang belum percaya menjadi percaya terhadap kita dan membuat 10% masyarakat yang belum tahu kita menjadi tahu tentang kita. Maka dari itu acara ini diselenggarakan guna mengidentifikasi kelemahan kehumasan dalam menyongsong pilkada, meningkatkan sinergi insan kehumasan." Imbuh  Lolly.

Acara tersebut diselenggarakan di Golden Boutique Hotel Kemayoran yang dihadiri oleh Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota beserta Kepala Bagian dan Staf yang membidangi Kehumasan se-Indonesia termasuk dihadiri "Muhammad Bayanul Lail" Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang  Kordiv P2H beserta "Arfian Nugroho" Staf yang membidangi Kehumasan Bawaslu Kabupaten Rembang.

Saat penyampaian materinya Nuryati Salopari selaku narasumber menyampaikan bahwa peran dan fungsu strategi humas ialah: Mensinergikan informasi public, Optimalisasi Jaringan komunikasi informasi, Membentuk opini public melalui agenda setting. 

"Semua jaringan komunikasi harus diberdayakan untuk satu tujuan: government by publicity. Semua kebijakan dan kinerja dipublikasikan seluas-luasnya untuk diketahui dan didukung public." tegas Nuryati.

Ia juga menambakan, " Menghadapi persiapan Pemilihan diharapkan Meningkatkan peran pasif dan reaktif menjadi proaktif, Humas mampu menjalankan peran dengan baik sebagai inisiator, komunikator, negosiator, mediator dan fasilitator." Imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama Asmoro Wikan menjelaskan tentang membangun kepercayaan publik melalui Branding Lembaga khususnya Bawaslu dengan cara mengumpulkan semua persepsi publik atas kinerja, kredibilitas, dan reputasi Bawaslu.

Wikan juga menambahkan tujuan branding bagi sebuah lembaga publik untuk: Membangun Kepercayaan Publik, Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas, Memperkuat Identitas dan Reputasi, Meningkatkan Partisipasi Publik, Mengelola Persepsi Publik, Meningkatkan Efektivitas Komunikasi, Menarik dan Mempertahankan Talenta Terbaik, Menghadapi Krisis dengan Lebih Baik.

“Kepercayaan tidak dibangun dalam semalam. Tunjukkan kinerja dan komitmen jangka panjang terhadap misi lembaga. Teruslah berkomunikasi secara konsisten kepada publik.” Imbuh wikan.

Setali tiga uang, Achmad Satryo Yudhantoko juga menjelaskan praktik diseminasi humas ialah memanfaatkan website resmi sebagai pusat pengelolaan informasi baik tentang profil lembaga dan pejabatnya, jadwal kerja dan/atau kegiatan, pelaporan hasil kinerja kepada publik, hingga menjadi portal berita internal dan menggunakan media sosial resmi untuk menyampaikan informasi penting hingga mengedukasi publik tentang hal-hal yang terkait langsung dengan masyarakat luas seperti layanan.

Satryo juga mengarapkan kepada seluruh pengelelola bagian kehumasan Bawaslu se-Indonesia untuk menjalin relasi dengan media massa untuk memperluas cakupan penerima informasi dan berita.