IKP Jadi Kompas Pengawasan, Bawaslu Rembang Ikuti Literasi Pojok Pengawasan Volume 19

Rembang, Senin (24/8/2026) — Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang mengikuti secara daring kegiatan Literasi Pojok Pengawasan Volume 19 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan mengangkat tema “Urgensi IKP Menavigasi Pengawasan Pemilu (Belajar dari Pengalaman 2024)” dan diikuti dari Kantor Bawaslu Kabupaten Rembang.

Kegiatan tersebut menjadi ruang pembelajaran bagi jajaran pengawas untuk memperkuat pemahaman mengenai Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) sebagai instrumen penting dalam memetakan potensi kerawanan sekaligus menyusun strategi pencegahan dan pengawasan. IKP dipandang tidak sekadar sebagai data pemetaan, tetapi juga sebagai instrumen navigasi untuk membantu pengawas menentukan prioritas berdasarkan risiko yang dihadapi pada setiap tahapan pemilu.

Literasi Pojok Pengawasan Volume 19 dibuka oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Amin. Kegiatan menghadirkan Nur Kholiq, Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai keynote speaker, serta Moh. Fadjri Arsyad, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi Gorontalo, dan Muhammad Habibi, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Kendal sebagai narasumber.

Dalam pemaparannya, Nur Kholiq menekankan pentingnya menjadikan IKP sebagai dasar dalam menentukan langkah pengawasan. “IKP jangan hanya berhenti sebagai dokumen pemetaan, tetapi harus menjadi instrumen untuk membaca risiko dan menentukan langkah pencegahan yang tepat sesuai dengan karakteristik kerawanan di masing-masing wilayah,” jelasnya.

Sementara itu, Moh. Fadjri Arsyad menyampaikan bahwa pengalaman pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 memberikan pembelajaran penting mengenai perlunya pengawas membaca potensi kerawanan sejak dini. “Pengalaman 2024 menunjukkan bahwa pemetaan kerawanan harus diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan. Data menjadi penting, tetapi harus dipadukan dengan kondisi faktual dan dinamika yang berkembang di daerah,” ujarnya.

Senada dengan hal tersebut, Muhammad Habibi menyoroti pentingnya pengawasan yang responsif terhadap dinamika di tingkat daerah. “Setiap daerah memiliki karakteristik kerawanan yang berbeda. Karena itu, IKP perlu dibaca secara kontekstual agar strategi pencegahan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah,” ungkapnya.

Dalam diskusi, pengalaman pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 menjadi salah satu bahan pembelajaran untuk melihat bagaimana pemetaan kerawanan dapat diterjemahkan menjadi langkah pencegahan yang lebih terukur. Berbagai potensi kerawanan, termasuk persoalan netralitas, politik uang, serta dinamika pada tahapan penyelenggaraan pemilu, perlu diantisipasi melalui pengawasan yang berbasis data dan kondisi faktual di lapangan.

Bagi Bawaslu Kabupaten Rembang, kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat kesiapan jajaran dalam memanfaatkan data kerawanan sebagai dasar penyusunan strategi pengawasan. Pemanfaatan IKP di tingkat daerah perlu diselaraskan dengan karakteristik dan dinamika kerawanan masing-masing wilayah sehingga langkah pencegahan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.

Melalui kegiatan tersebut, Bawaslu Rembang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengawasan yang preventif, berbasis data, dan responsif terhadap potensi kerawanan. Pengalaman pengawasan pada Pemilu dan Pemilihan 2024 menjadi bahan evaluasi penting untuk memperkuat mitigasi risiko serta membangun koordinasi dan pengawasan partisipatif bersama masyarakat dalam menghadapi tahapan pemilu dan pemilihan mendatang.