Koordinasi Lintas Sektoral, ketertiban Pilkada 2024 harus dijaga

Rembang - Rapat Koordinasi Lintas Sektoral dalam rangka kesiapan pengamanan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, yang diselenggarakan oleh Kepolisian Resort Rembang, (16/8).

Acara yang dilaksanakan di Aula Sarja Arya Racana Mapolres Rembang ini dihadiri oleh Kepala Setda Rembang, Kodim 0720 Rembang, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Kejaksaan Negeri, Pemadam Kebakaran, Dinas Lingkungan Hidup, Bakesbangpol Kab. Rembang, Dinas Kesehatan Kab. Rembang, KPU Kab. Rembang, Bawaslu Kab. Rembang serta Perwakilan dari danramil Kecamatan.

Acara dibuka oleh Kapolres Rembag, AKBP Suryadi, S.I.K.,M.H. “ Guna mempersiapkan pengamanan pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024, kami melakukan penyusunan Indeks Peta Kerawanan (IPK), mengawal partisipasi masyakat, hingga memitigasi potensi-potensi gangguan dalam kelangsungan tahapan Pilkada Tahun 2024”. Jelas Suryadi dalam pembukaan acara tersebut.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang Dr. Fahrudin, S.H., M.H., C.Fr.A menyampaikan bahwa untuk menjamin keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2024, semua pihak yang terkait harus bekerja sama dengan jajaran TNI dan Polri setempat.

“Pemda selaku pejabat yg bertanggung jawab terhadap ASN yg ada, mempunyai tugas cukup berat dalam melakukan pembinaan ASN dalam hal netralitas di setiap Pemilu maupun Pemilihan”. Pungkasnya.

Selain itu, Komandan Distrik Militer 0720 Rembang Letnan Koloner Inf Yudhi Yahya, S.H., “Bersama dengan Polres, Pemda dan mitra yg lain, kami siap bersinergitas untuk melaksanakan Pasukan Pengamanan (PAM) dalam Pilkada serentak ini, khususnya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati agar berjalan dengan lancar”. Jelas Yudhi.

Selain itu, Bawaslu Kabupaten Rembang telah melakukan kajian berupa pemetaan kerawanan Pemilihan berbasis data IKP 2024 dan kerawanan isu strategis, dari informasi mutakhir yang berkembang berdasarkan situasi dan kondisi yang berlangsung di Kabupaten Rembang.

Adapun Kesimpulan dari beberapa indikator yang ada dalam pemetaan kerawanan tersebut, secara umum untuk Kabupaten Rembang masuk pada kategori Rawan Sedang.

Berdasarkan konsep dan prinsip yang dipetakan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang. Ada klasifikasi pembagian indikator kerawanan pemilihan. Diantaranya yaitu kerawanan tinggi, kerawanan sedang dan kerawanan rendah. Klasifikasi indikator kerawanan ini bergantung pada daya kerusakan yang ditimbulkan, kuantitas informasi dari berbagai daerah dan intensitas peristiwa yang terjadi dalam beberapa pemilu dan pemilihan sebelumnya.

Adapun hasil pemetaan kerawanan pemilihan 2024 sebagai berikut:

1. Kerawanan Tinggi

   1. Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara 

      • Pemungutan suara Ulang

        Pemilih dari luar dapil menggunakan hak pilih di Kabupaten Rembang.

      • Keberatan Saksi Peserta Pemilihan

        Keberatan oleh saksi dalam menuliskan huruf telly dan jumlah di C.Hasil. 

   2. Otoratitas Penyelenggara Pemilu.

      Perubahan Suara di Rekapitulasi Suara, Kesalahan penghitungan suara oleh penyelenggara Pemilu, kesalahan rekapitulasi di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten, penggunaan sirekap yang tidak akurat dalam mempublikasikan hasil. 

2. Kerawanan Sedang

   1. Netralitas Aparatur Pemerintah (ASN/KEPALA DESA/TNI/POLRI)

      Terdapat ASN yang mendukung salah satu Calon Legislatif, DPD, dan salah satu Pasangan Calon

   2. Hak Memilih

      • Pemilih TMS terdaftar di DPT
        Terdapat pemilih yang sudah meninggal masih terdaftar di DPT, pemilih yang pindah keluar masih terdaftar di DPT. 

      • Pemilih MS tidak terdaftar DPT
        Terdapat pemilih yang memenuhi syarat tidak terdaftar di DPT, pemilih yang pindah masuk tidak terdaftar di DPT.

3. Kerawanan Rendah

   1. Kampanye Pemilihan

      • Kontestasi di pemilihan kepala daerah berpotensi terjadi benturan antar pendukung  yang disebabkan oleh berita Hoaks dan Kampanye Negatif dalam Pemilihan, Penyebaran informasi negatif terkait profil calon terutama melalui media sosial. 

   2. Intimidasi dalam Pemilihan

      • Pengawas Pemilu mendapatkan intimidasi dari Simpatisan Peserta Pemilu pada saat penertiban alat peraga kampanye.

      • Pemilih  mendapatkan intimidasi dari aparat Pemerintah.