BAWASLU REMBANG GELAR ACARA DISEMINASI HASIL KERJA PENGAWASAN

REMBANG – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Rembang menyelenggarakan kegiatan bertajuk “Diseminasi Kerja Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang Pada Pemilihan 2024” di ruang rapat kantor Bawaslu Rembang, sebagai menyampaikan informasi ke publiK tentang hasil kerjanya dalam Pemilihan 2024. Acara yang digelar pada Rabu, 26 Maret 2025, dihadiri oleh insan pers dari berbagai media.

Ketua Bawaslu Rembang, Totok Suparyanto mengungkapkan bahwa hasil kerja pengawasan bersumber dari Divisi SDM, Organisasi dan Diklat, Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas, Koordinator Penyelesaian Sengketa dan Hukum, serta Koordinator Penanganan Pelanggaran, Data dan Infromasi.

Dalam Pemilihan 2024, kinerja Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi dan Diklat (SDMOD) Bawaslu Kabupaten Rembang setidaknya dapat dipotret berdasarkan Tugas Wewenang dan kewajiban divisi SDMOD, sebagaimana Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum,yaitu perencanaan program dan kegiatan, Pembentukan Pengawas Adhoc dan Pembinaan. 

Selain tiga tugas atribusi diatas, Divisi SDMO sekaligus sebagai penanggung jawab (PIC) pengawasan beberapa tahapan, diantaranya pengawasan pembentukan badan adhoc, pengawasan produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan (logistik Pemilihan) serta pengawasan penetapan calon Bupati dan wakil Bupati terpilih.

Divisi P2H Kabupaten Rembang telah melaksanakan sebagaimana dalam Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022, yaitu menyusunan dan melaksanakan program, strategi, dan teknis Pencegahan pelanggaran dalam bentuk partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat. Pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada setiap tahapan Pemilihan serentak 2024. Sosialisasi, pendidikan dan peningkatan kapasitas di bidang Pencegahan, dengan membentuk dan melibatkan partisipasi masyarakat sebagai pengawas partisipatif. pengelolaan pemberitaan dan publikasi kinerja melalui media Bawaslu Kabupaten Rembang. Dan Pendokumentasian laporan hasil kinerja. 

Selain beberapa tugas pokok tersebut, divisi pencegahan, partisipasi masyarakat & humas juga bertanggungjawab melaksanakan tugas sebagai PIC Pengawasan tahapan Penyusunan & pemutakhiran data pemilih, serta PIC pengawasan tahapan pemungutan & penghitungan suara pada pilkada serentak 2024.

Berdasarkan hasil pengawasan, Pemilihan serentak di Kabupaten Rembang berjalan dengan lancar dan kondusif, berikut data kerja pencegahan yang terdokumentasi dalam form f cegah online :

Dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Rembang melaksanakan berbagai tugas sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022, yaitu advokasi dan pendampingan hukum, penyusunan analisis dan kajian hukum, pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum, penyusunan dan pemberian keterangan perselisihan hasil Pemilihan, dan penyelesian sengketa proses Pemilihan. 

Selain tugas pokok tersebut, divisi hukum dan penyelesaian sengketa juga bertanggungjawab melaksanakan tugas pengawasan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2024. Berdasarkan hasil pengawasan, di Kabupaten Rembang tidak terdapat permohonan sengketa proses Pemilihan, Pemungutuan Suara Ulang (PSU), maupun permohonan perselisihan hasil Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi (PP Datin) selama pelaksanaan Pilkada sudah melaksanakan kinerjanya secara maksimal. Seluruh kinerja yang dilakukan berdasarkan dari Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu). 

Divisi PP Datin, selama pemilihan Kepala Daerah juga menjadi Person In Charge (PIC) Pengawasan pada Tahapan Kampanye, Dana Kampanye dan Rekapitulasi Suara. Berbagai Upaya dalam mencegahan pelanggaran selama tahapan Pemilihan sudah dilaksanakan Bersama Divisi Pencegahan. 

Namun, selama pelaksanaan Pilkada masih terdapat 15 Pelanggaran yang sudah ditangani oleh Divisi PP Datin, yaitu netralitas ASN, kode etik Penyelenggara Pemilu (PPS), kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, netralitas Kepala Desa, netralitas Perangkat Desa, black campaign, dan politik uang.

Pada Bidang Data dan Informasi, Bawaslu Kabupaten Rembang sudah melaksanakan pengadministrasian Data Hasil Pengawasan pada Pilkada Kabupaten Rembang. Hal ini dilaksanakan untuk menyediakan kepada masyarakat jika ingin mengakses informasi dari Bawaslu Kabupaten Rembang. Adapun cara mengaksesnya melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Rembang dengan datang di Kantor Bawaslu Rembang atau melalui website https://ppid-rembang.bawaslu.go.id/page/tata-cara permohonan-informasi.html.

Suasanan semakin meriah karena dihadiri oleh mantan Panwaslu Kecamatan Bulu yang baru saja mendapatkan penghargaan dari Bawaslu RI sebagai Panwaslu Kecamatan Berkinerja Terbaik tingkat nasional. diakhiri dengan tanya jawab dan buka bersama. Acara diakhiri dengan tanya jawab dan buka bersama.